BerlayarInfo.com | Pekanbaru – Sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi Gempar Riau melaksanakan aksi damai didepan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada, Rabu (11/09/24). Massa meminta agar Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong segera diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana PI Migas sebesar 488 miliar dan DBH buah Sawit 39 miliar, Rabu (11/09/24).
Dalam aksi tersebut Kordinator Umum (Kordum), Erlangga, SH mengatakan agar dugaan penyelewengan dana sebesar 488 dan 39 yang diduga melibatkan Bupati rokan hilir segera diusut.
“Kami mendesak Kejati Riau segera menangkap Bupati Afrizal Sintong yang diduga kuat terlibat dalam penyelewengan dana PI dan DBH Kelapa Sawit. Dana sebesar itu diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mendanai kampanye Pileg anak kandung dan adik kandungnya, serta Pilkada kepala daerah,” tegas Erlangga di tengah riuhnya suara massa aksi.
Dalam orasinya, Erlangga juga menyampaikan bahwa dana Participating Interest (PI) yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan di daerah diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan politik keluarga Bupati Afrizal Sintong.
“Dana PI ini seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan untuk kampanye anak kandung dan adik kandung Bupati Rokan Hilir,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan korupsi terkait penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit senilai Rp 39 miliar yang juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Afrizal Sintong. Gempar menuntut agar dana tersebut segera diusut dan pihak yang bertanggung jawab diadili.
“Kami ingin kejelasan penggunaan dana ini. Jika terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi, Afrizal Sintong harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” seru Koordum Gemmpar itu.
Tidak hanya menyoroti dugaan korupsi dana PI dan DBH Kelapa Sawit, Gempar juga menyampaikan tuntutan lain terkait berbagai dugaan penyimpangan di Kabupaten Rokan Hilir selama masa jabatan Afrizal Sintong sebagai Bupati. Mereka mendesak Kejati dan Polda Riau segera memeriksa beberapa kasus yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
Salah satu isu yang disorot oleh Gempar adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Rokan Hilir.
