BerlayarInfo.com | Jakarta – Kabar tentang defisitnya kas Pemerintah Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Riau, S.F. Haryanto melalui beberapa media, mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis dan LSM anti korupsi. Tak terkecuali, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Anti Korupsi Nasional (Bakornas) turut menyoroti isu ini.
Ketua Umum DPP LSM Bakornas, Hermanto, S.Pd.K., CPS., CLS., CNS., CHL, dalam keterangannya kepada sejumlah media di Jakarta pada Selasa (30/7/24), menegaskan pentingnya langkah cepat dari aparat penegak hukum di Provinsi Riau untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Defisit anggaran ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi juga bisa menjadi indikasi adanya mismanajemen atau bahkan praktik korupsi. Oleh karena itu, kami mendesak agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, S.T., M.Si.,” ujar Hermanto.
Menurut Hermanto, terdapat dugaan ketidak beresan dan kecurigaan dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2024 yang dialokasikan senilai Rp2,825 triliun dan telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru.
“Sebagai Ketua TAPD, Indra Pomi Nasution bertanggung jawab memimpin proses perencanaan anggaran daerah yang mencakup penyiapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, dia harus segera diperiksa,” tegas Hermanto.
Lebih lanjut, Hermanto mendukung langkah yang diambil oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang telah meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Menurutnya, permintaan audit keuangan tersebut sangat tepat mengingat terjadinya defisit anggaran yang disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik di instansi-instansi pemerintah daerah.
