Amsakar menjelaskan, pembangunan bundaran dilaksanakan melalui kolaborasi BP Batam dengan dunia usaha melalui program CSR PT Uma Graha Berkah. Dengan skema tersebut, pembangunan dapat dilaksanakan menggunakan tanpa APBD maupun anggaran BP Batam.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah menyambut baik gagasan untuk bersama-sama menata wajah Kota Batam,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang memberikan berbagai masukan terhadap konsep pembangunan, mulai dari penamaan hingga penyempurnaan desain arsitektur.
Melalui proses diskusi tersebut, nama bundaran yang semula direncanakan sebagai Bundaran Hang Nadim kemudian disepakati menjadi Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan Yang Dipertuan Muda V, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang memiliki jejak sejarah penting di wilayah Kepulauan Riau.
Amsakar menilai, penamaan tersebut merupakan wujud komitmen BP Batam dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan modern, pelestarian sejarah dan budaya.
Dari sisi desain, tugu mengadopsi bentuk tanjak, penutup kepala tradisional Melayu yang melambangkan kehormatan, kewibawaan, dan jati diri masyarakat Melayu. Selain itu, elemen tepak sirih juga dihadirkan sebagai simbol penyambutan tamu yang mencerminkan pelestarian budaya Melayu.
“Kita ingin semangat sejarah tetap hidup, namun pada saat yang sama Batam harus terus melangkah menjadi kota yang maju tanpa meninggalkan jati diri negerinya. Inilah yang ingin kita hadirkan melalui Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan,” jelas Amsakar.
Melalui penataan tersebut, BP Batam berharap Batam semakin memperkuat posisinya sebagai bandar madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi destinasi unggulan bagi investasi, perdagangan, dan pariwisata di Indonesia.(tim red).
