Sementara itu, Ketua LSM Gempur Kepulauan Nias, Fatiziduhu Zai, menyatakan keraguannya terhadap komitmen dan pelayanan PLN di Kepulauan Nias. Menurutnya, dengan cadangan energi sebesar 25 MW dari PLTG, seharusnya pasokan listrik dapat terjamin stabil tanpa harus mengalami pemadaman yang tidak teratur setiap hari.
“Seharusnya, dengan kelebihan energi listrik dari PLTG ini, tidak ada lagi pemadaman. Kecuali jika terjadi gangguan jaringan. Namun, masyarakat hampir setiap hari mengeluhkan pemadaman listrik,” tegasnya.
Fatiziduhu Zai juga mempertanyakan, jika benar ada surplus energi listrik, mengapa tidak dilakukan ekspansi untuk menjangkau seluruh desa di Pulau Nias yang masih belum teraliri listrik. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat menikmati listrik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan pimpinan Ormas, OKP, dan LSM sempat terjadi perdebatan dengan pihak keamanan, karena adanya larangan membawa telepon seluler ke dalam area MPP Nias. Pihak keamanan menegaskan bahwa larangan tersebut diterapkan demi menjaga keamanan dan privasi operasional di dalam area fasilitas.
Setelah melalui negosiasi antara pimpinan rombongan dan manajemen PLTG MPP Nias, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mengizinkan rombongan masuk ke dalam area fasilitas, meski dengan tetap membawa telepon seluler.
Kunjungan ini berlangsung selama beberapa jam, di mana para pimpinan Ormas, OKP, dan LSM mendapatkan penjelasan mengenai proses kerja PLTG MPP Nias serta tantangan-tantangan teknis yang dihadapi dalam operasional sehari-hari.
Mereka juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan manajemen PLTG terkait peran PLTG MPP Nias dalam mendukung kebutuhan listrik di Pulau Nias.(Red).
