BerlayarInfo.com | Pekanbaru – Sejumlah pekerjaan pembangunan jalan nasional dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Riau diduga terindikasi korupsi. Hal itu terlihat disejumlah kegiatan yang telah selesai dikerjakan belum seumur jagung mengalami kerusakan, retak dan berlobang.
Sesuai hasil pantauan wartawan dilapangan pada sejumlah titik kegiatan menemukan banyak pekerjaan yang baru selesai dikerjakan mengalami kerusakan mulai dari bahu jalan, badan jalan dan dibeberapa titik lainnya. Diduga dalam pekerjaan tersebut tidak sesuai Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sehingga kualitas mutunya tidak bertahan lama.
Ditempat terpisah, ketika media ini meminta tanggapan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) komunitas pemberantas korupsi (KPK) Tehe laia mengatakan, kalau kegiatan yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau memang dari dulu dinilai sangat buruk.
“Kita dari LSM-KPK sudah bosan mengingatkan pihak balai PJN Riau, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek jalan yang sedang berlangsung dilapangan, agar hasil pekerjaannya maksimal dan sesuai yang diharapkan masyarakat, supaya tidak seperti proyek sebelumnya baru siap dikerjakan sudah hancur bahkan mengakibatkan kerusakan yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar Tehe.
Namun sangat disayangkan lanjut tehe, pihak BPJN dinilai tidak peduli dengan himbauan/informasi yang kita sampaikan. Sehingga akibat buruknya kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah Riau sangat merugikan masyarakat dan diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, ungkapnya.
Tehe mengatakan bahwa sejumlah paket kegiatan tersebut terdapat dibeberapa wilayah di Riau seperti di pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, simpang lago kabupaten Siak, Pekanbaru duri dan dibeberapa tempat lainnya.
“Salah satu contoh kegiatan peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis yang telah menghabiskan Dana APBN tahun anggaran 2023, sebesar Rp 57 Miliar, saat ini proses hukumnya masih jalan di polda riau,” ungkap tehe
Kemudian lanjut Tehe, Preservasi Jalan Sp. Lago – Siak Sri Indrapura Sumber Dana SBSN Tahun 2023 sd 2024, sebesar Rp 155.877.849.000,00,
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dugaan penyimpangan dana pembangunan Ruas Jalan ini salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat/Petir pernah orasi di depan Kantor Kementrian PUPR RI di Jakarta beberapa bulan lalu. Karena diduga pelaksanaannya dilapangan dari 2021, 2022 sd 2024 berpotensi merugikan ke uangan negara, kata Tehe.
“Hanya saja pihak penegak hukum di daerah ini belum begitu serius melakukan pengusutan terhadap kurang maksimalnya/buruknya kinerja Balai PJN Riau ini, untuk mengurangi buruknya kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, kita minta Presiden melalui Kementrian PUPR RI, sebaiknya mengganti para pejabat BPJN Riau, untuk diganti pejabat yang mampu dan profesional dan bisa mengatasi kerusakan jalan nasional di wilayah riau,” ujar Tehe
Kita juga minta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Pusat agar serius melakukan audit terhadap sejumlah proyek yang di kelola Balai pelaksanaan Jalan nasional (BPJN) Riau, dan kita minta BPK RI terbuka kepada masyarakat terkait hasil audit sejumlah proyek diatas, imbuhnya.
“Selama ini masyarakat riau banyak korban kecelakaan akibat kerusakan disejumlah ruas jalan nasional di riau, termasuk keluarga saya sudah jadi korbannya. Dalam waktu dekat akan kita laporkan kepada KPK, Kejagung, Kementrian PUPR dan Presiden. Nanti setelah kita sampaikan laporannya kita undang rekan rekan untuk konferensi Pers,” tutup Tehe.
Saat media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Riau, Ir. Yohanis Tulak Todingrara, MT melalui WhatsApp pribadinya memilih bungkam dan tidak merespon konfirmasi media.
Hingga berita ini diterbitkan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Riau belum berhasil dikonfirmasi. (MH)
