Kepala inspektorat, Iwan Simatupang menanggapi agar ditanyakan sama PJ walikotanya dan selebihnya tidak tahu.
“Silakan tanyakan kepada pj Walikotanya, kami telah bekerja dan selebihnya saya tidak tau. Agak geram juga aku dengan pertanyaanmu itu,” ujarnya singkat.
Diketahui bahwa sebelumnya yang mengeluarkan surat Permintaan bantuan Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tersebut eks PJ walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang saat ini telah menjadi tahanan KPK atas dugaan kasus korupsi dibagian umum sekertaris Daerah kota Pekanbaru.
Media ini kembali lakukan konfirmasi kepada Roni Rahman Pj walikota Pekanbaru yang melanjutkan Risnandar Mahiwa terkait surat permintaan tersebut, Senin (20/01/25) namun memilih bungkam dan tidak berhasil dikonfirmasi.
Terpisah, ketika media ini meminta tanggapan Bomen, salah seorang aktivis sekaligus Wakil Ketua Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) menyayangkan sikap kepala inspektorat, Iwan Simatupang sebagai pejabat publik yang seharusnya humanis.
“Sangat dibayangkan sikap Kepala inspektorat yang tidak humanis, seharusnya dia paham bahwa dirinya itu adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan atasan. Seharusnya poin-poin yang dikonfirmasi itu dijelaskan, bukan lempar batu sembunyi tangan,” ujar Bomen
Ternyata selama ini pekerjaan inspektorat kota Pekanbaru kurang baik alias bobrok, masa model pimpinannya seperti itu. Besar dugaan bahwa PJ walikota Pekanbaru mengambil langkah itu karna ada sesuatu yang tidak beres disana, lanjut Bomen.
“Kita menduga bahwa abang kita itu alergi dengan wartawan. Lagi pula saat ini merangkap jabatan sebagai Plt Kadis DLHK, pertanyaannya apakah sanggup? Jabatan kepala inspektorat saja amburadul. Oleh sebab itu diminta kepada PJ walikota agar ditinjau kembali pengangkatan Iwan Simatupang sebagai kadis DLHK kota Pekanbaru kalau bisa di copot saja,” tutup Bomen.
