“Sejumlah daerah sudah ada yang menggalang suara guna memenuhi syarat KLB yaitu 50 persen plus satu,” cetusnya.
Desakan untuk melakukan Reformasi PWI juga didukung oleh sejumlah kelompok lawan tanding Hendri Ch. Bangun dalam kongres PWI ke-XXV di Bandung, Jawa Barat. Mereka memanfaatkan momentum adanya korupsi dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW di tubuh PWI, yang dilakukan setidaknya melibatkan empat orang oknum inti di PWI Pusat.
“Saya rasa wajar ada berbagai reaksi dari masyarakat pers, mengingat PWI selama ini menjadi anak emas pemerintah, baik di Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Namun kasus korupsi ini telah menyadarkan insan pers bahwa wartawan di PWI bukan malaikat suci. Kualitas wartawan non PWI kini juga makin bagus” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Diketahui, dugaan korupsi dana bantuan pemerintah ternyata tidak hanya terjadi di organisasi PWI Pusat saja.
Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat pers, diduga bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota ke PWI di daerah, baik dari Pemerintah daerah maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Swasta juga banyak terjadi, khususnya terkait pelaksanaan UKW, dan lain sebagainya.
Permintaan juga datang dari insan pers di luar PWI. Mereka sudah ada yang bersuara agar organisasi PWI dibubarkan saja, sebab PWI dinilai sudah tidak independen dan kritis lagi. PWI bukannya ikut memberantas KKN (Korupsi, tapi sudah menjadi sarang KKN dan alat penguasa atas dasar kerja sama dll. Organisasi PWI Bergolak dan memanas.
Sebagaimana diketahui publik, PWMOI bongkar dugaan korupsi Rp 2,9 miliar dana hibah Kementerian BUMN dari total Rp. 6 miliar untuk pelaksanaan UKW di 30 Provinsi hingga Juli 2024. Saat ini, menurut informasi, baru terlaksana di 10 Provinsi. Rencananya dana hibah Kementerian BUMN itu totalnya Rp. 18 miliar selama tiga tahun./Red.
