“Aneh, dekat sekali dengan kantor polisi, tapi tidak ada tindakan. Jangan sampai muncul anggapan ada pembiaran atau bahkan beking di balik ini,” tegas warga lainnya.
Praktik Gelper yang mengandung unsur perjudian jelas bertentangan dengan hukum. Pasal 303 KUHP menegaskan, setiap orang yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Sementara pemainnya terancam pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga telah berulang kali menekankan agar seluruh jajaran kepolisian tidak memberi ruang bagi praktik perjudian, baik online maupun konvensional. Kapolri menegaskan, setiap Kapolda hingga Kapolsek wajib bertanggung jawab dalam menindak tegas segala bentuk perjudian di wilayah hukumnya.
Namun, saat dikonfirmasi, Ipda Rian Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal) Polsek Koto Gasib melalui pesan WhatsApp pada, Senin (20/10/25) memilih bungkam hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh tanggapan lebih lanjut dari kepolisian atas keberadaan Gelper tersebut.
Keadaan ini pun semakin meruncing dan mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan diwilayah koto Gasib khususnya dan kabupaten Siak pada umumnya.
Masyarakat berharap aparat segera menindak tegas praktik perjudian yang meresahkan ini, agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap kepolisian. (Tim)
